KPK Soroti Harta Kekayaan Pemda di Sulsel, Paling Banyak Kepala Dinas

  • Whatsapp
Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Makassar, Portal-News.co.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mulai menyoroti 10 kabupaten/kota harta kekayaan pemerintah daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan keterangan Ketua Tim Korsupgah Wilayah Sulawesi Selatan Tri Budi KorsupGah KPK, dari 25 pemerintah kabupaten/kota termasuk provinsi, terdapat 10 pemerintahan daerah yang belum mencapai 100 persen tingkat kepatuhannya belum maksimal, dari terendah yakni, Jeneponto, Palopo, Luwu, Tana Toraja, Sinjai, Toraja Utara, Bulukumba, Pangkep, Enrekang dan Luwu Timur.

Read More

KPK mencatat 10 daftar kabupaten/kota itu belum memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara keseluruhan.

Selain itu, KPK telah memberikan batas akhir bulan kemarin. “Iya deadlinenya per 31 Maret,” kata Ketua Tim Korsupgah Wilayah Sulawesi Selatan Tri Budi KorsupGah KPK, yang dihubungi via selulernya (WhatsApp). Sabtu (3/4/2021) pukul 12:07 (WITA).

KPK Soroti Harta Kekayaan Pemda

 

“Iya benar, berdasarkan data kepatuhan LHKPN Pemda se-Sulsel per 31 Maret 2021(batas lapor dianggap tidak telat) ada 10 Pemda yang belum 100% status pelaporan LHKPN nya”.

“Jadi kami akan ingatkan 10 Pemda segera membuat surat peringatan bagi pejabat-pejabat yang termasuk wajib lapor lhkpn, dan belum melaporkan lhkpn nya”. Ungkap Tri Budi

Sekedar diketahui, paling banyak yang belum melaporkan harta kekayaannya, yaitu Kepala Dinas. Mengingat LHKPN sudah menjadi salah satu faktor penilaian KPK. (ZB)


Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •