LKPJ Bupati Luwu Lamban, Anggota DPRD Luwu Mempertanyakan

  • Whatsapp
LKPJ Bupati
Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Luwu, Portal-News.co.id – LKPJ Bupati Luwu Lamban untuk segera menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD Luwu maupun Publik.

Sebab, sesuai ketentuan, batas akhir penyampaian LKPJ paling lambat tiga bulan setelah masa tahun anggaran berakhir.

Read More

Namun ironisnya, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020  belum juga di dorong hingga kini.

Anggota Fraksi Gabungan Selalu Bersama DPRD Luwu, Summang SE, MM mempertanyakan LKPJ Bupati Luwu yang belum di dorong sampai sekarang. Dan juga selaku badan anggaran DPRD Luwu.

“Ini sudah masuk minggu kedua bulan april, pada hal sangat jelas di atur di peraturan pemerintah  dan permendagri bahwa LKPJ Bupati itu di sampaikan ke DPRD paling lambat 3 bulan setelah berakhir masa tahun anggaran untuk di bahas di dewan.” Jelas Wakil Rakyat dari Partai Bulan Bintang Dapil IV. Summang. Sabtu Malam (10/4/2021) pukul 08:37 (WITA).

Lanjutnya lagi “Padahal LKPJ Bupati itu memuat laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana di atur dalam UU 23 tahun 2014 pasal 74, lebih rinci dapat di liat di pemendagri 18 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 yang mencabut pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi penyelenggaran pemerintah daerah kepada masyarakat serta peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah”. Bebernya

Summang anggota dewan dari Partai Bulan Bintang yang juga salah satu anggota banggar selain mempertanyakan, juga sangat menyayangkan hal ini terjadi.

“Sebagai bentuk controling, pegawasan juga diatur dalam UU MD3 nomor 17 tahun 2014 dengan perubahannya tentang Fungsi yang di atur di pasal 69 dan 70 serta wewenangan di atur pada pasal 71 – 78, begitu juga PP nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD”

Selain itu, Summang juga minta menjelaskan selain ke DPRD atas keterlambatannya, dan juga kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi atas pengelolaan APBD tahun 2020 yang lalu.

Tak hanya itu, Ketua DPRD Luwu, Rusli Sunali, Dewan Kehormatan, Andi Muharrir, dan Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan Nur Alam Tangan, dan Ketua Komisi III Bid. Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Hasdir yang dihubungi via telepon seluler (WhatsApp).

Hingga berita ini dilayangkan, belum ada tanggapan anggota Legislatif selaku pengawasan dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan transparan.

Sekedar diketahui, jenis muatan LKPJ menjadi penilaian dan tolak ukur bagi setiap perwakilan rakyat yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Agar langkah pengukuran dan evaluasi kinerja dapat berjalan sesuai tugas dan fungsinya. (ZB)


Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •