Pelayanan Publik, Plt Kadis PU Luwu di Pertanyakan

  • Whatsapp
Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Luwu, Portal-News.co.id – Salah satu utama yang menjadi Fungsi ASN adalah sebagai Pelayan publik diatur pada Pasal 10 huruf b Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berkualitas. Sebagaimana diatur pada Pasal 11 huruf b UU ASN.

Sekaitan dengan hal itu, Ir. Ikhsan Asaad,. ST,. MT yang menjabat selaku Plt. Kadis PU Luwu ketika dihubungi, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh wartawan Media Gerbong News. Dan hal itu dilakukan beberapa kali demi untuk kepentingan publik, sama sekali tidak memberi responnya sebagai pejabat publik. Jelas ABJ. Rabu pagi, (17/2/21) sekitar Pukul 11:00 (Wita).

Read More

“Bukankah sebagai pejabat, harus mengedepankan sikap pelayanan publik yang baik. Tentu saja demi berjalannya roda pemerintah yang proporsional dan profesional”.

Tambah ABJ “Jika ASN tidak memberikan pelayanan publik yang baik terhadap Masyarakat, maka perlu dipertanayakan predikatnya”.

“Dugaan korupsi bisa saja terjadi bilamana sesuatu hal terselubung, berhati – hatilah jika ASN tidak transparan dalam tugas pekerjaannya”. Imbuhnya lagi

“Rakyat membutuhkan sikap birokrasi yang transparan, bukannya dihubungi untuk kepentingan publik ini malah pura – pura tak ingin tahu”.

“Sesungguhnya ASN dibayar oleh negara hanya untuk mengabdi demi memberi pelayanan prima untuk rakyat”.

Selain itu, selaku Mitra Pemerintah dan kontrol sosial Media Gerbongnews meminta kepada Bapak Bupati Luwu agar dapat mempertimbangkan kedudukan dan jabatan Plt. Kepala Dinas PU, sebab akan dikhawatirkan mencoreng nama baik birokrasi yang tidak transparan. Sehingga berpotensi terindikasi adanya dugaan kuat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Zainuddin alias Ajis saat di mintai tanggapannya menuturkan bahwa. “Harusnya dia memberi pelayanan publik yang baik sesuai dengan tugas yang diembannya, sebagaimana implementasinnya diatur dalam Pasal 10 huruf b UU ASN, dan Pasal 11 huruf b UU ASN. Karena mereka akan membaktikan dirinya sebagai Pelayan masyarakat/Pelayan Publik, ketika mereka bertugas di instansinya. Sehingga Instansi yang dipimpinnya menjadi Good Goverment”. Ungkap Ajis Pemerhati Birokrasi

Tambah Ajis lagi “Sedangkan Jurnalis pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 pasal 1 dan 2, bahwa Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik”.

“Meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.

“Pada pasal 2 fungsi dan peran pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Jadi pantaslah jika jurnalis mempertanayakan sikap pelayanan yang tidak transparansi oleh Plt. Kadis Pu Ir. Ikhsan Asaad,. ST,. MT”. Ungkap Ajis. Rabu malam (17/2) pukul 21:00 (WITA).

Tak hanya itu bahwa “Plt Kadis PU Luwu mestinya juga harus tahu tentang management birokrasi, yang baik. Sesuai dengan tupoksinya sebagaimana uraiannya diatur pada PP nomor 53 tahun 2010”. Kunci Ajis

Penulis: Teddy
Editor: Esse


Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •