Realisasi APBD Luwu Tahun 2019 di Pertanyakan

  • Whatsapp

Luwu, Portal-News.co.id – Progres serapan anggaran dan realisasi APBD Luwu Tahun 2019 mulai dipertanyakan, hal itu didasari dengan adanya Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tantang Keuangan Negara.

BACA JUGA : Soal Pembangunan Mesjid Pasar Sentral Suli, Begini Tanggapan KUA

Dimana telah kita ketahui, bahwa peran dan fungsi DPRD wajib melakukan pengawasan dengan melakukan RDP kepada OPD/SKPD, atas realisasi pelaksana kegiatan maupun penggunaan APBD/APBN dan Prognosisnya yang ditetapkan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD.

Read More

Ketua Forum Pemuda Pemantau Kinerja Eksekutif & Legislatif (FP2KEL) Ismail Ishak saat dimintai tanggapannya terkait kurangnya tindakan pengawasan legislatif terhadap eksekutif atas penrealisasian pelaksana kegiatan penggunaan Anggaran keuangan negara yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) APBD TA. 2020 pada akhir nopember 2019 yang lalu menjelaskan

“Kita mendesak kepada DPRD, agar melakukan RDP kepada OPD/SKPD untuk mengetahui sejauh mana resapan anggarannya. Dan apa kendala yang dihadapi, sehingga resapan anggaran lambat”. Tandasnya Jumat pagi (28/8/2019), pukul 06:41 (WITA).

Tambah Ismail lagi “Dan kita minta kepada Bupati Luwu untuk melakukan evaluasi kepada OPD yang lambat melakukan resapan anggaran, dan kalau perlu ganti kepala OPD”. Tegasnya

BACA JUGA : Pengelolah Masjid Dinilai Mataggeng, Hasil Keputusan Bupati Tak Dihiraukan

Sekedar diketahui, Kabupaten luwu kini tengah memasuki masa-masa tahapan perubahan tahun anggaran. Jadi sudah otomatis Kinerja DPRD perlu di ketus spiritnya. Agar Peraturan maupun regulasinya dapat berjalan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal, 28, pasal 30, dan pasal 31. (ZB)